Senjata yang Mampu Melindungi Indonesia dari Korupsi
Menurut Laporan Indonesian Corruption Watch, pada tahun 2021 kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp62.93 Triliun. Kasus korupsi dengan nilai miliaran hingga triliunan rupiah seringkali menjadi headline, Namun, seringnya kita mendengar berita tentang korupsi telah mengaburkan persepsi kita dalam menilai besar kerugian yang dialami oleh negara.
Berdasarkan data ICW, pada tahun 2021, Bisa dikatakan setiap jamnya terdapat sekitar Rp7,2 Miliar uang yang dikorupsi, yang setara dengan Rp172 Miliar per harinya. Mirisnya, kita sering mendengar kesulitan saudara-saudara kita di daerah dalam mengakses layanan dasar seperti Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, bahkan baru-baru ini ada berita saudara kita di papua sampai meninggal akibat kelaparan
0
Miliar
Dikorupsi Tiap 1 Jam
0
Miliar
Dikorupsi Tiap 1 Hari
0
Miliar
Dikorupsi Tiap 1 Minggu
Bayangkan jika tiap jam uang yang dikorupsi tahun 2021 digunakan untuk kepentingan bangsa ini, maka hanya dibutuhkan 1 jam saja untuk membangun 1 Sekolah baru, 1-2 jam untuk membangun 1 sampai 2 puskesmas, 1-3 jam untuk membangun Jalan Nasional dengan lebar 2-3 meter, 1 jam uang korupsi itu untuk memastikan tidak ada lagi kasus kelaparan seperti di Yahukimo.
Jika Kerugian Negara Tahun 2021
Digunakan Untuk Membangun
0
Sekolah
Dibutuhkan Hanya 1 Jam Kerugian Negara
0
Puskesmas
Dibutuhkan Hanya 1 Jam Kerugian Negara
0
KM Jalan Nasional
Dibutuhkan Hanya 1-3 Jam Kerugian Negara
*Perkiraan berdasarkan beberapa sumber
https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1182-1534/umum/kajian-opini-publik/mengenal-jalan-sebagai-infrastruktur-penyangga-logistik-dan-konektivitas-nasional
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/10/kemendikbud-gelontorkan-rp-10013-miliar-untuk-bangun-dan-renovasi-sekolah-dasar
https://upeks.co.id/2021/05/pembangunan-puskesmas-telan-biaya-rp71-m-lebih/
Selain Kerugian Uang Negara, Praktik Korupsi juga merusak berbagai sendi kehidupan di Indonesia. Misalnya kasus impor komoditas pangan, saat ada impor bahan pangan akibat kelangkaan, harapan masyarakat tentunya stok menjadi terjaga dan harga bisa turun, tapi kenyataanya harga masih tinggi bahkan ditengah harga yang tinggi petani lokal malah ikut merugi akibat adanya permainan harga oleh mafia impor.
Saat meninjau penanganan korupsi di Indonesia, terdapat isu seperti tumpang tindih dalam penanganan, ada Lembaga yang bekerja sangat keras dibanding lainya. Idealnya, kementerian, lembaga-lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan KPK harus berkolaborasi erat untuk memberantas korupsi
Infinity Stones
Senjata Untuk Memberantas Korupsi
Untuk Memahami Permasalahan ini Lebih dalam, mungkin kita bisa analogikan pihak terkait diatas sebagai “infinity stones” dalam film Avengers, dan musuhnya bukan Thanos tapi Korupsi, jika sudah menontonnya mungkin kalian tau, untuk menggunakan infinity stones secara sempurna, kelima infinity stones harus digunakan secara Bersama menggunakan Infinity Gauntlet.
Maka dari itu kita butuh wadah yang bisa menggabungkan kelima pihak ini agar bisa berkolaborasi mengatasi korupsi. Terus apakah Indonesia ada yang memiliki peran seperti Infinity Gauntlet? di Indonesia juga ada yang memiliki peran seperti ini, tapi banyak dari kita tidak begitu paham tentang “Infinity Guantletnya” Indonesia.
Banyak dari kita hanya berfokus pada “pemberantasan” korupsi, ibaratnya kita menggunakan kemampuan “Infinity Stones” hanya untuk menyerang koruptor, padahal mengutip Cak Lontong “Koruptor itu hanya orang yang sudah ditangkap, orang yang melakukan korupsi tapi belum ditangkap itu masih banyak”.
Karena fokus “Pemberantasan” ini kita jarang memperhatikan potensi lain penanganan korupsi di Indonesia. Padahal kemampuan Innfinity Stones bisa keluar sepenuhnya jika diwadahi Infinity Gauntlet. Nah kemampuan “Infinity Gauntlet” Indonesia yang jarang menjadi perhatian saat menggabungkan kelima pihak ini adalah “Pencegahan” Korupsi.
Terus yang berperan sebagai wadah “Infinity Gauntlet” yang dimiliki Indonesia adalah Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Bagi Yang belum tahu Stranas PK, singkatnya adalah panduan yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.
Digitalisasi & NIK
Seperti Infinity Gauntlet yang harus menggunakan 2 jentikan jari dalam penggunaanya, Stranas PK juga membutuhkan 2 hal yang menjadi benang merah dalam setiap strateginya, yaitu Digitalisasi dan NIK.
Dulu kita sering mendengar kinerja Buruk pelabuhan di Indonesia yang lamban, banyak pungutan ilegal, ada Mafianya. Hal ini juga mencemari nama Indonesia di dunia Internasional. Selain itu pelabuhan indonesia juga tumpang tindih perizinanya.
Pelabuhan menjadi salah satu area Starnas PK mendorong Digitalisasinya. Penggunaan Inaportnet, Digitalisasi pelayanan seperti proses Ekspor-Impor, penyerdehanaan birokrasi, beberapa hal ini membuat efisiensi biaya logistik dari sebelumnya 23% menjadi 12%. Hasilnya Sekarang Pelabuhan di Indonesia masuk dalam 20 pelabuhan dengan performa terbak di dunia.
Kita juga sering mendengar kasus seperti Bantuan Sosial yang salah sasaran, Mafia Impor yang ternyata pelakunya hanya beberapa orang, kasus korupsi dimana ternyata Koruptor menyimpan uangnya di rekening atau perusahaan dengan nama sopir atau office boy mereka.
Kasus seperti ini sebenarnya bisa diminimalisir dengan interoperabilitas data berbasis NIK. Contohnya jika data pajak (NPWP) dan bantuan sosial menggunakan data sama, Lembaga terkait bisa memilah Bantuan sosial jika di data NPWP seseorang mempunyai mobil banyak. Bahkan jika dulu Bansos 2022 berbasis NIK, negara bisa menghemat anggaran sampai Rp2,1 Triliun.
Sektor seperti Minerba juga direformasi oleh Starnas PK melalui proses digitalisasi. Salah satunya melalui Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (SIMBARA). Salah satu hasilnya Ekspor tanpa pemenuhan kewajiban royalti diawal 2023 dapat ditekan sampai kurang dari 50% dibandingkan 2019.
Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan “Kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapatkan uang Rp 20 juta tanpa kerja apa pun, termasuk anak kecil”.
Starnas PK tidak hanya berfokus pada beberapa area yang telah dijelaskan sebelumnya. Starnas PK 2023-2024 memiliki 3 fokus utama, 16 Aksi, 58 Output, dan 594 Milestone. Bayangkan berapa banyak peluang penyalahgunaan keuangan yang dapat ditutup, dan uang negara yang dapat diselamatkan saat Starnas bisa mencapai target capainya.
Dengan dorongan Digitalisasi Starnas PK kita juga seharusnya membantu pencegahan korupsi di berbagai sekor, apalagi semua data nantinya akan digital dan transparan sehingga kita bisa ikut serta meningkatkan akutanbilitas seperti melakukan pengawasan di berbagai saluran digital yang didorong Starnas PK.
Untuk Target dan Capaian Starnas PK Lebih Detail
Bisa Download Laporan Aksi Dibawah ini
Sumber:
Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Triwulan II Tahun 2023 – 2024
Perpres 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019
https://www.youtube.com/watch?v=rf53lbWDl_Q&t=2970s
https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Persepsi/20230804-digitalisasi-stranas-pk-berantas-korupsi
https://www.stranaspk.id/publikasi/siaran-pers/diskusi-santai-stranas-pk-nik-penting-gak-sih
https://www.stranaspk.id/publikasi/berita/6-bulan-aksi-pk-ini-beberapa-capaiannya
https://www.stranaspk.id/publikasi/berita/workshop-jurnalistik-stranas-pk—kenali-strateginya-bantu-pencegahannya
https://dataindonesia.id/varia/detail/kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp6293-triliun-pada-2021
https://news.detik.com/berita/d-6630353/mahfud-tiap-orang-dapat-rp-20-juta-per-bulan-tanpa-kerja-kalau